Sabtu, 04 Oktober 2025
Jakarta — Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan pandangannya terkait pengelolaan subsidi energi yang menjadi salah satu komponen penting dalam APBN. Ia menilai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebaiknya lebih fokus pada peningkatan tata kelola pembayaran subsidi dan kompensasi, dibanding memperpanjang perdebatan teknis antar kementerian.
Menurut Misbakhun, realisasi pembayaran subsidi kerap mengalami keterlambatan sehingga dapat mengganggu arus kas dan berdampak pada pelayanan publik. "Inilah yang seharusnya segera dibenahi, agar mekanisme pembayaran berjalan tepat waktu," ujarnya, Jumat (3/10).
Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu menegaskan bahwa tugas utama Kementerian Keuangan adalah memastikan alur pembayaran subsidi berlangsung transparan, akuntabel, dan tidak menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat. Adapun aspek teknis seperti penentuan harga maupun distribusi subsidi, lanjutnya, merupakan ranah kementerian terkait seperti Kementerian ESDM dan Kementerian Sosial.
Misbakhun juga mengingatkan bahwa hakikat subsidi adalah menjaga daya beli masyarakat kecil dan memastikan kelompok rentan tetap memiliki akses energi dengan harga terjangkau. Karena itu, ia menekankan perlunya pemutakhiran basis data penerima manfaat serta integrasi sistem digital agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.
Ia menambahkan, data penerima manfaat subsidi energi nantinya akan masuk ke dalam Data Terpadu Subsidi Energi Nasional (DTSEN) yang dikelola bersama oleh Kementerian ESDM dan Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, koordinasi yang solid dan data yang akurat menjadi kunci dalam pengelolaan subsidi ke depan.
Seiring ketidakpastian harga minyak dunia dan fluktuasi nilai tukar, belanja subsidi energi dalam APBN 2026 diperkirakan meningkat. Misbakhun pun menekankan pentingnya disiplin fiskal, tata kelola yang baik, serta pengawasan yang ketat agar APBN tetap kredibel dan berpihak kepada rakyat.
"Komisi XI DPR RI mendukung penuh kebijakan subsidi untuk masyarakat. Namun, mekanisme pelaksanaannya harus rapi, tepat waktu, dan benar-benar membantu mereka yang berhak," pungkasnya.
edit